Misteri Ijazah Karang Kedempel: Menunjukkan yang Asli Lebih Horor Ketimbang Membayar Pengacara
Di dunia ini, ada hal-hal yang kebenarannya sudah mutlak, absolut, dan tidak butuh diperdebatkan lagi di sidang paripurna. Salah satunya adalah matematika dasar: 1 + 1 = 2. Bahkan anak TK di Republik Karang Kedempel pun tahu, jika mereka punya satu buah pisang lalu diberi satu lagi oleh ibunya, jumlahnya menjadi dua. Sederhana, logis, dan tanpa drama.
Namun, begitu logika dasar ini menyeberang ke wilayah birokrasi dan hukum di republik pewayangan kita—tempat bernaungnya Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong—ceritanya mendadak berubah menjadi epik kolosal yang menguras emisi dan emosi.
Di sini, urusan 1 + 1 tidak bisa langsung diputuskan jadi 2. Oh, lancang sekali Anda menyimpulkan secepat itu! Prosedurnya harus tertib.
Pertama-tama, kepolisian harus turun tangan membentuk tim khusus. Mereka perlu memanggil ratusan saksi—mulai dari ahli matematika murni, ahli semiotika, hingga saksi mata yang melihat angka 1 tersebut lahir ke dunia. Dokumen-dokumen dari zaman batu disita, diberi garis polisi, dan diteliti di laboratorium forensik untuk memastikan apakah itu angka 1 asli atau angka 1 hasil rekayasa kecerdasan buatan.
Tak lupa, pihak-pihak yang terlibat langsung buru-buru menyewa pengacara papan atas dengan tarif per jam yang bisa dipakai untuk membeli satu hektare sawah di desa.
“Ini bukan sekadar angka dua! Kita harus melihat aspek sosiologis, psikologis, dan geopolitik dari penjumlahan ini!” demikian mungkin pembelaan sang pengacara di depan kamera wartawan yang berdesakan.
Contoh paling sahih dari kelucuan logika ini adalah huru-hara seputar ijazah mantan Presiden Petruk.
Bagi akal sehat yang masih menyala—meski agak redup karena beban hidup—persoalan ijazah ini sejatinya masuk kategori “masalah sasetan”. Sangat instan dan praktis penyelesaiannya. Petruk tinggal masuk ke kamar, buka lemari, ambil gulungan ijazah aslinya, lalu tunjukkan di depan publik sambil tersenyum lebar khas milenial. Selesai. Netizen bubar, pengamat politik gigit jari, dan republik kembali tenang.
Namun, karena ini adalah Petruk—yang rekam jejak hobinya mempermak kenyataan sudah menjadi rahasia umum—jalan lurus itu haram hukumnya untuk dilewati. Alih-alih menunjukkan selembar kertas yang dicari-cari itu, ia justru bermanuver zigzag. Menunjuk tim hukum elite, melempar somasi, dan melakukan berbagai gerakan akrobatik nonproduktif yang membuat publik makin yakin bahwa angka 1 + 1 di tangannya sedang dipaksa menjadi 11, atau malah 0.
Pada akhirnya, kita dipaksa menonton sirkus birokrasi di mana kebenaran yang benderang sengaja dibuat remang-remang demi menjaga gengsi. Kita diajak berputar-putar di labirin retorika, padahal pintu keluarnya tepat ada di depan hidung.
Mungkin, di Republik Karang Kedempel, matematika memang bukan ilmu pasti. Ia adalah ilmu kompromi. Dan selama Petruk dan sekroninya masih memegang kendali atas papan tulis, kita harus bersiap menerima kenyataan bahwa 1 + 1 hasilnya bisa apa saja, tergantung berapa bayaran pengacaranya.
Tragisnya, kegemaran mempersulit hal mudah ini lama-lama dianggap sebagai standar kecerdasan baru. Publik yang awalnya menuntut transparansi, pelan-pelan mulai lelah dan memilih larut dalam tontonan. Kita seolah memaklumi bahwa kejujuran adalah barang mewah yang taruhannya terlalu mahal bagi seorang mantan penguasa. Akibatnya, energi bangsa yang seharusnya dipakai untuk memikirkan cara memajukan desa atau mengatasi kelangkaan pupuk, justru habis terkuras hanya untuk memperdebatkan selembar kertas yang misterinya melebihi teka-teki Segitiga Bermuda.
Petruk telah berhasil menciptakan warisan berupa “politik kosmetik”, di mana penampilan luar dan tameng hukum jauh lebih penting ketimbang fakta yang autentik. Jika tren ini terus dirawat, jangan kaget jika kelak untuk membuktikan bahwa matahari terbit dari timur pun, Republik ini harus menggelar sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) pewayangan, lengkap dengan interupsi dari para Begawan dan analisis dari pengamat bayaran.
Pada akhirnya, kisah penjumlahan yang rumit dan misteri ijazah Petruk ini menjadi cermin retak bagi kita semua yang mendiami Republik Karang Kedempel. Kita dipaksa mafhum bahwa di bawah ketiak kekuasaan, akal sehat sering kali harus mengalah pada akrobat hukum yang mahal. Ketika sebuah bangsa lebih sibuk merawat kebohongan yang dikemas dengan rapi ketimbang merayakan kejujuran yang telanjang, maka runturlah fondasi kepercayaan publik.
Siasat mengulur waktu dan memutarbalikkan logika ini bukan lagi sekadar strategi bertahan seorang mantan penguasa, melainkan sebuah preseden buruk yang meracuni generasi mendatang. Kita sedang dipertontonkan sebuah drama di mana kebenaran tidak lagi dicari berdasarkan fakta, melainkan ditentukan oleh siapa yang paling lihai bersilat lidah di depan podium.
Jika untuk urusan sekecil selembar kertas saja republik ini harus menguras energi dan air mata, bagaimana kita bisa percaya mereka mampu menyelesaikan urusan perut rakyat yang jauh lebih kompleks? Selama kejujuran masih dianggap sebagai kelemahan dan kebohongan dipuja sebagai taktik politik yang cerdas, maka selama itu pula kita akan terus terjebak dalam sirkus pewayangan yang melelahkan ini, menonton para badut menari di atas nalar sehat kita yang sengaja dimatikan.
Tabik
Salam hormat,
Ari Arief