Kekuasaan Daun Pisang dan Amuk Kuda Lumping

Kuda lumping. Ilustrasi diambil dari internet.

KEKUASAAN tanpa dilandasi ketulusan pengabdian berpotensi mencuatkan nafsu keserakahan. Pertama, bagaimana supaya tak kehilangan kekuasaan. Kedua, bagaimana bisa memperpanjang kekuasaan.

Ironisnya, dua ini melahirkan yang ketiga: bagaimana menghimpun modal sebanyak-banyaknya dan selekas-lekasnya agar kekuasaan bisa dipertahankan. Selain itu juga muncul yang keempat: selain menumpuk modal, juga harus peka untuk pada setiap momentum agar bisa cari muka kepada rakyat dan semua pihak dalam kehidupan bernegara.

Beberapa fakta yang tak terkatakan bahwa rakyat hanya dijadikan alamat politis yang selanjutnya sangat sedikit diakomodasi kepentingan-kepentingannya. Rakyat dijadikan primadona menjelang pemilu dan dukung-mendukung suatu calon pimpinan birokrat, yang selebihnya kepentingan-kepentingan esensial masyarakat terabaikan. Rakyat seperti simbol daun pisang, dikait ketika hujan, dan dibuang disembarang tempat ketika hujan reda.

Contohnya, sampai kini tak ada infrastruktur apapun pada sosiologi politik kerakyatan yang mampu menghalangi proses mempertahankan kebodohan rakyat. Kalau ada satu atau dua kelompok aktivis berteriak tentang revolusi, anggap itu refrein dari sebuah lagu yang akhirnya nyanyian harus kembali kepada bagian lagu yang semula.

Komponen rakyat di daerah sejak sekarang harus belajar mendidik diri, sehingga kelak tidak lagi jadi simbol daun pisang yang dibuang setelah tidak dibutuhkan. Komponen masyarakat sejak sekarang harus paham benar bagaimana menciptakan pemimpin yang berpihak kepada rakyat.

Para pemimpin juga perlu diingatkan jangan menjadikan rakyat hanya sebatas alamat untuk meraih kepentingan individualistis. Kiai mbeling Emha Ainun Nadjib melalui Kenduri Cinta-nya mengingatkan, rakyat tidak punya modal apapun untuk melakukan revolusi, kecuali direkayasa untuk menciptakan adegan yang seolah-olah revolusi kemudian dilegitimasi oleh bagaimana media memotretnya. Prestasi puncak rakyat adalah amuk dan kerusuhan. Kalau ini dilakukan rakyat, sangat berbahaya.

Birokrat yang kini berperan aktif di banyak daerah di negeri ini harus sadar benar terhadap rakyat yang tak pernah sadar memiliki hentakan-hentakan revolusioner seperti tari kuda lumping.

Progresivisme jaran kepang hanya bisa dihentikan jika ritme-ritme tuntutan terpenuhi secara mutlak. Karena itu sebelum rakyat menjadi kuda kepang yang in-trance, yang mengamuk, sebaiknya substansi kebutuhan rakyat lebih dominan mendapatkan prioritas layanan.

Tulisan di atas dapat disimpulkan, bahwa hentakan “kuda lumping” politik ini bukanlah sebuah solusi. Tetapi lebih sebagai pertanda atau alarm  bahaya bagi kesehatan demokrasi di negara ini. Ketika rakyat dipaksa masuk ke dalam kondisi trans karena rasa lapar dan ketidakadilan, yang muncul bukanlah kesadaran politik yang sehat, melainkan ledakan emosional yang destruktif. Membiarkan rakyat berada dalam ambang keputusasaan sama saja dengan menanam bom waktu di bawah kursi empuk kekuasaan.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah revolusi kesadaran di tingkat elit. Kekuasaan harus dikembalikan pada khitahnya sebagai alat pelayanan, bukan sebagai instrumen akumulasi modal. Jika para pemegang kebijakan tetap terjebak dalam siklus “cari muka” dan penumpukan harta, maka legitimasi yang mereka miliki sebenarnya hanyalah kerangka kosong yang menunggu runtuh. Kepemimpinan yang autentik tidak lahir dari pencitraan yang dipoles media, melainkan dari keberanian untuk berdiri di barisan paling depan saat rakyat sedang kesulitan.

Di sisi lain, masyarakat harus mulai membangun benteng intelektual. Pendidikan politik di akar rumput tidak boleh lagi bersifat musiman atau hanya terjadi di ruang-ruang diskusi formal. Rakyat harus berdaya secara ekonomi dan literasi agar tidak mudah tergiur oleh janji-janji pragmatis lima tahunan itu. Kemandirian adalah kunci agar rakyat tidak lagi menjadi “daun pisang” yang hanya dicari saat hujan badai kepentingan melanda.

Seorang bijak pernah berkata bahwa “Pemimpin yang besar bukan mereka yang mampu memobilisasi massa dengan amarah, melainkan mereka yang mampu menyejahterakan rakyat dengan ketulusan yang nyata.”

Karena itu, ke depan, kita membutuhkan sistem yang mampu memutus rantai ketergantungan antara modal dan kekuasaan. Meski ini tampaknya hanya menjadi bahan khayalan saja. Baiklah, kita menghayal, infrastruktur politik harus didesain untuk menjamin bahwa aspirasi masyarakat tidak berhenti di kotak suara, melainkan bertransformasi menjadi kebijakan publik yang menyentuh urat nadi kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas yang radikal, birokrasi hanya akan menjadi mesin pemuas nafsu bagi segelintir orang.

Mari kita merenungkan kembali bahwa kekuasaan hanyalah pinjaman sejarah yang singkat. Sejarah tidak akan mengingat berapa banyak harta yang dikumpulkan seorang pemimpin, atau seberapa lihai ia bersandiwara di depan kamera. Sejarah hanya akan mencatat seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat di bawah kepemimpinannya. Sebelum “kuda lumping” itu benar-benar mengamuk dan memporak-porandakan tatanan sosial, inilah saatnya bagi para birokrat dan politisi untuk berbenah diri. Kembalilah pada rakyat bukan sebagai alamat politik, melainkan sebagai tujuan utama pengabdian. Sebab, di atas segala siasat politik, ketulusan adalah satu-satunya mata uang yang tak akan pernah terdegradasi oleh zaman.

Pesan saya, jangan beri kesempatan rakyat menjadi kuda lumping: seolah-olah hentakan revolusioner, padahal sesungguhnya mengamuk.(*)