Jangan Biarkan Rakyat Jadi ‘Kuda Lumping’: Amuk Massa di Balik Keserakahan Penguasa
KEKUASAAN tanpa dilandasi ketulusan pengabdian berpotensi mencuatkan nafsu keserakahan. Pertama, bagaimana supaya tak kehilangan kekuasaan. Kedua, bagaimana bisa memperpanjang kekuasaan.
Ironisnya, dua ini melahirkan yang ketiga: bagaimana menghimpun modal sebanyak-banyaknya dan selekas-lekasnya agar kekuasaan bisa dipertahankan. Selain itu juga muncul yang keempat: selain menumpuk modal, juga harus peka untuk pada setiap momentum agar bisa cari muka kepada rakyat dan semua pihak dalam kehidupan bernegara.
Beberapa fakta yang tak terkatakan bahwa rakyat hanya dijadikan alamat politis yang selanjutnya sangat sedikit diakomodasi kepentingan-kepentingannya. Rakyat dijadikan primadona menjelang pemilu dan dukung-mendukung suatu calon pimpinan birokrat, yang selebihnya kepentingan-kepentingan esensial masyarakat terabaikan. Rakyat seperti simbol daun pisang, dikait ketika hujan, dan dibuang disembarang tempat ketika hujan reda.
Contohnya, sampai kini tak ada infrastruktur apapun pada sosiologi politik kerakyatan yang mampu menghalangi proses mempertahankan kebodohan rakyat. Kalau ada satu atau dua kelompok aktivis berteriak tentang revolusi, anggap itu refrein dari sebuah lagu yang akhirnya nyanyian harus kembali kepada bagian lagu yang semula.
Komponen rakyat di daerah sejak sekarang harus belajar mendidik diri, sehingga kelak tidak lagi jadi simbol daun pisang yang dibuang setelah tidak dibutuhkan. Komponen masyarakat sejak sekarang harus paham benar bagaimana menciptakan pemimpin yang berpihak kepada rakyat.
Para pemimpin juga perlu diingatkan jangan menjadikan rakyat hanya sebatas alamat untuk meraih kepentingan individualistis. Kiai mbeling Emha Ainun Nadjib melalui Kenduri Cinta-nya mengingatkan, rakyat tidak punya modal apapun untuk melakukan revolusi, kecuali direkayasa untuk menciptakan adegan yang seolah-olah revolusi kemudian dilegitimasi oleh bagaimana media memotretnya. Prestasi puncak rakyat adalah amuk dan kerusuhan. Kalau ini dilakukan rakyat, sangat berbahaya.
Birokrat yang kini berperan aktif di banyak daerah di negeri ini harus sadar benar terhadap rakyat yang tak pernah sadar memiliki hentakan-hentakan revolusioner seperti tari kuda lumping.
Progresivisme jaran kepang hanya bisa dihentikan jika ritme-ritme tuntutan terpenuhi secara mutlak. Karena itu sebelum rakyat menjadi kuda kepang yang in-trance, yang mengamuk, sebaiknya substansi kebutuhan rakyat lebih dominan mendapatkan prioritas layanan.
Kita semua mengetahuinya, bahwa dalam pementasan tradisional, Kuda Lumping adalah simbol kepatuhan sekaligus kesurupan. Prajurit penunggang kuda bambu ini bergerak ritmis mengikuti irama gamelan, namun pada titik tertentu, mereka kehilangan kesadaran—makan beling, kebal cambuk, dan mengamuk di bawah kendali sang pawang. Namun, apa jadinya jika metafora ini ditarik ke dalam panggung bernegara? Rakyat seringkali diposisikan seperti pemain Kuda Lumping: disuguhi ‘hiburan’ politik, diminta patuh pada irama kebijakan, namun dibiarkan ‘lapar’ hingga akhirnya mencapai titik amuk yang tak terkendali.”
Amuk massa bukanlah kejadian yang jatuh tiba-tiba dari langit. Ia adalah akumulasi dari rasa tidak adil yang mengendap lama. Dalam sejarah kita, ledakan sosial selalu dipicu oleh aroma keserakahan yang menyengat dari istana. Ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, ketika sumber daya alam dikeruk untuk kroni sementara rakyat hanya mendapat debunya, maka kontrak sosial telah putus. Rakyat tidak lagi menari mengikuti irama gamelan penguasa, melainkan menciptakan kegaduhan mereka sendiri sebagai bentuk protes terakhir.
Jangan biarkan rakyat menjadi Kuda Lumping yang terus-menerus dipaksa menari di atas bara api demi kesenangan segelintir orang. Sebab, jika cambuk ketidakadilan terus dilecutkan, pawang sehebat apa pun tak akan sanggup menahan amuk massa yang sudah kehilangan akal sehatnya akibat lapar dan sakit hati.
Pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa kedaulatan bukan diberikan oleh penguasa, melainkan hak yang harus dijaga oleh rakyat itu sendiri. Jangan lagi kita membiarkan diri terbuai oleh “gamelan politik” yang hanya berbunyi merdu saat menjelang pesta demokrasi, namun mendadak sumbang ketika kebijakan publik diputuskan di balik pintu tertutup. Rakyat yang cerdas adalah rakyat yang menolak menjadi sekadar penonton atau pemain atraksi yang bisa dicambuk sesuka hati. Literasi politik dan keberanian untuk bersuara adalah rantai yang harus kita ikat kuat agar “pawang” mana pun tidak berani bertindak semena-mena. Karena di balik setiap amuk massa, selalu ada luka yang tak terobati oleh janji-janji manis di atas panggung kekuasaan yang fana.
Pesan saya, jangan beri kesempatan rakyat menjadi kuda lumping: seolah-olah hentakan revolusioner, padahal sesungguhnya mengamuk.(*)