Republik Sapi, Ironi Demokrasi, Saat Suara Rakyat Jadi Komoditas

DI sebuah negara bernama Republik Sapi, pemimpinnya adalah para belantik. Parlemennya diisi penuh oleh gerombolan kandidat bromocorah berwatak korup, kader dari partai-partai politik berwajah ambigu. Hukum Republik Sapi dipermainkan sesuka hati. Tidak ada kepastian yuridiksi. Pengacara adalah kasta tertinggi yang paling pandai mempermainkan friksi.

Hukum di negeri Republik Sapi juga seperti kulkas. Saat tegangan listrik normal, semua yang ada di dalam kulkas tetap dalam kondisi baik. Namun, bila tegangan listriknya naik-turun, semua isi yang ada didalam kulkas meleleh, berleleran kemana-mana. Mereka yang terkena kasus hukum dan mampu menyetor rupiah berkala ia cenderung aman. Tetapi, bila setoran tunai cenderung mulai berkurang, nasibnya bakal seperti kulkas yang voltase listriknya tidak konstan. Kasus yang semula sudah ditutup dan sudah berkekuatan hukum tetap pun bisa dibuka kembali.

Rakyat di Republik Sapi bukan kasta Brahman Cross atau Limosin dan bukan juga jenis Simental. Tetapi sapi jenis Bali, sejenis Banteng yang dibonsai melalui proses genetika domestikasi, atau semacam penjinakan terencana. Sapi jenis ini mudah diatur dan tidak pilih-pilih rumput. Ia menjadi terbiasa menikmati jatidiri kehidupannya yang baru: apatis, skeptis, pesimistis, dan miskin.

Penyakit yang mewabah di negeri Republik Sapi bukan hanya seperti penyakit kuku saja. Tetapi, yang kini nyaris tidak bisa diobati adalah jenis penyakit Brucellosis. Ini penyakit menular akut di lingkungan sapi-sapi lintas jenis. Semua sapi dari tingkat atas hingga bawah sekarang ini terjangkit penyakit latah, gila melenguh. Kalau dalam bahasa manusia, semua orang senang berbicara mengomentari apa saja yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, kendati itu bukan wilayah keilmuannya.

Misalnya, ahli ekonomi mengomentari persoalan hukum dan ahli hukum mengomentari persoalan ekonomi. Akibatnya, gila bicara ini berpotensi menambah carut-marut-nya tata sosial, ekonomi, hukum, politik, budaya, dan pemerintahan. Berbeda dengan Jepang yang rakyatnya gila bekerja, di negeri Republik Sapi saat ini justru gila berbicara. Rakyat hampir tiap hari disuguhi perdebatan-perdebatan para pelakon dan penonton yang serbakontraproduktif, menyesak memenuhi rongga-rongga ruang publik.

Pejabat tingginya di negeri Republik Sapi mengadopsi kisah pewayangan Petruk Dadi Ratu dengan semboyan aji mumpung berkuasa, sebagai pola memerintah. Tampaknya, mereka sedang keliru menerjemahkan lakon sarat makna dari sempalan kisah Mahabharata itu. Sejatinya, Petruk jadi raja hanyalah lakon satire, pasemonan (sindiran). Petruk bisa menduduki tahta kerajaan karena memangku Abimanyu yang sedang sakit, dan seketika sembuh. Dalam sebuah dialog, Abimanyu mengatakan, Petruk tidak akan bisa jadi raja dengan duduk di singgasana kalau tidak memangku ksatria ini.

Maknanya ternyata, yang tetap jadi raja adalah Abimanyu. Petruk tetap Petruk yang merupakan ejawantah sosok rakyat kecil ini hanyalah sebagai pemangku yang memangku kekuasaan. Detilnya, tidak akan ada raja tanpa ada pemangku, yaitu rakyat jelata. Di dunia manusia,tidak akan ada bupati, wali kota, gubernur sampai presiden kalau tanpa ada rakyat yang memilih dan mendukung.

Sayangnya, kisah Petruk Dadi Ratu berubah maknawinya dinegeri Republik Sapi. Para belantik tidak pernah mau mendengar keluh-kesah sapi-sapi Bali. Para belantik sibuk dengan dirinya sendiri, tidak lagi sungkan mempertunjukkan gontok-gontokan memperebutkan kekuasaan, terlibat korupsi,kolusi, dan nepotisme jadi tren kebanggaan. Belantik-belantik tetap saja gila melenguh disaat sapi-sapi Bali yang frustasi mulai belajar mendengar.

Semoga, ini tidak terjadi di dunia Anda, dunia manusia.(*)